Je Maintiendra

Artinya ”Aku akan melindungi.” ~ ini moto seorang raja Belanda zaman dulu.

Di sekitar tahun 1919, kata itu umum ditorehkan dengan tinta di badan anak-anak pribumi yang kedapatan membolos. Mereka dihukum berdiri di halaman, dijemur selama beberapa jam.

Persis saat zaman saya sekolah. Bedanya tubuh tidak ditulisi. Selain dijemur, paling banter dibentak, dijewer atau kalau ada yang sudah keterlaluan bolosnya, ya dilaporkan ke orangtua.

Tapi di masa kolonial, anak pribumi harus sekolah. Sebab pemerintah Belanda telah memberikan sarana di setiap desa dan mewajibkan semua anak belajar selama tiga tahun. Bila ada orangtua yang keberatan, maka anak-anak mereka akan dijemur di halam rumah asisten wedana.

Buat pemerintah Belanda, anak pribumi wajib belajar membaca, menulis dan aritmatika. Dengan begitu tuntaslah hutang budi mereka pada koloninya.

Rakyat memang patuh, sebab tak ada pilihan. Padahal  mereka bingung setengah mati bagaimana harus membayar uang sekolah. Apalagi jika anak-anak tidak membantu menyawah karena harus belajar. Bagaimana mereka mampu mendapatkan uang untuk membayar upeti dan pajak?

Sejarah pendidikan Indonesia memang berawal dari niat baik, meski hasilnya beda. Kala itu pemerintah Belanda didesak rakyatnya sendiri supaya lebih memperhatikan keadaan pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari politik balas budi, soalnya kan pemerintah telah ’menguras’ sumber daya di koloninya tanpa sisa. Semangat semacam ini dulu disebut ’The East of Raising’

Saya nggak yakin kalau orang-orang desa itu menyadari adanya semangat ’Kebangkitan Timur’. Buat mereka wajib belajar serupa dengan bertambahnya rintangan sosial ekonomi yang harus di hadapi.

Barangkali, karenanya alasan itu pula, semangat mendapat pendidikan belum mulai berkobar sebelum  negara ini memasuki dekade kedua abad dua puluah.

Pada saat itu pribumi mulai berani memasuki sekolah berbahasa Belanda yang sebelumnya khusus untuk para sinyo. Sayangnya, pendidikan semangat baru yang dibawa oleh pendidikan, tidak merujuk bagi bangsa secara keseluruhan, namun bagi kaum priyayi kaya nan borjuis. Pendidikan Belanda menjadi simbol status dan kekayaan serta ambisi lain dari masyarakat pribumi kelas atas.

Ironisnya, masuknya pribumi pada sekolah berbahasa belanda lantas membikin jengkel para meneer. Mereka tak suka mendegar para kulit coklat itu mengatakan ’Ik’ dan ’Jij’. Para londo itu mulai merasa terancam dengan kehadiran para ’intelektual proletar’ tersebut. Rasa tak suka itu pernah dikisahkan secara lugas oleh Kartini dalam salah satu suratnya, ketika seorang asisten residen Belanda menghukum seorang sarjana pribumi yang berani berbicara bahasa Belanda dengannya.

Bahkan kejengkelan itu terus menjalar hingga ke negara oranye. Seorang pejabat kolonial bernama Ranneft sempat menyumpahi para tahanan politik di penjara Boven Digoel, Papua Barat tahun 1927. Dia menyatakan di depan parlemen bahwa delapan puluh persen dari para tukang protes itu adalah pribumi berpendidikan. Dengan lantang, ia menyerang kaum intelektual dengan mengatakan, ”Bukankah ini membuktikan bahwa pendidikan itu sangat berbahaya?”

Sebetulnya ia tak perlu segeram itu, lagipula kita semua sudah tahu kok kalau pemerintah kolonial membikin bagus pendidikan di negeri pulau kelapa ini cuma supaya pribumi bisa kerja lebih baik buat Belanda. Tidak ada alasan lain.

Barangkali pidatonya saat itu masuk akal, tapi tidak di zaman ini. Protesnya sekarang lebih mirip dengan ketika fans kapitalis tertawa geli mendengar tuntutan demonstran Hari Buruh. Tanpa simpati pada para pekerja yang melakukan long march sambil berpanas-panas menyuarakan harapan (atau keputus-asaan), mereka bergumam dalam hati, ”Labour should be cheap, dude!”

Facebook Comments

Leave a Reply